Menghadapi Proses Hukum Acara

LANGKAH-LANGKAH MENGHADAPI PROSES HUKUM ACARA


I. Pendahuluan

Dalam perkembangan terakhir ini, unit-unit operasional maupun non-operasional BANK baik di dalam maupun di luar negeri, banyak dihadapkan pada permasalahan timbulnya proses hukum acara yang melibatkan pegawai BANK secara pribadi maupun institusi. Proses hukum acara yang diajukan oleh nasabah/debitur melalui penyidik kepolisian/kejaksaan, penyidik sipil (misalnya Petugas Pajak), pengadilan negeri setempat dan pihak ketiga lainnya, sebenarnya sudah merupakan hal yang wajar mengingat saat ini kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat dan memprioritaskan penyelesaian melalui jalur hukum untuk mencari solusi yang pasti.

Situasi seperti ini apabila tidak diantisipasi dengan baik oleh BANK khususnya setiap pegawai BANK, dapat menjadi hambatan dalam melaksanakan tujuan utama BANK sebagai institusi perbankan yang berorientasi pada laba. Untuk itulah peran Legal sebagai Ahli Hukum Perusahaan (corporate lawyer / in-house lawyer) diperlukan untuk memberikan pengarahan (guidence) kepada unit-unit yang memerlukan bantuan hukum baik melalui pemberian advis hukum maupun tindakan hukum (legal action) untuk mempertahankan kepentingan BANK dari timbulnya kerugian sebagai akibat dari adanya proses hukum acara.

Peran/fungsi Legal dalam memberikan advis hukum akan lebih efisien apabila telah dilibatkan sejak awal timbulnya permasalahan yuridis yang dihadapi oleh setiap unit di BANK untuk meminimalisir akibat hukum yang membawa dampak kerugian bagi BANK.

II. Macam-macam Proses Hukum Acara

Proses hukum acara adalah rangkaian kegiatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang timbul dari suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum tertentu. Yang dimaksud peraturan perundang-undangan disini adalah peraturan yang mengatur hukum acara yang berlaku, antara lain Hukum Acara Perdata (HIR, Rbg dan Rv), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Peraturan Menteri dan sebagainya.

Tujuan dibentuknya proses hukum acara adalah agar peraturan-peraturan hukum yang bersifat normatif (kaidah) dalam penerapannya dapat dijalankan/diberlakukan secara memaksa (law enforcement), atau dengan kata lain proses hukum acara membuat peraturan hukum normatif tersebut menjadi hukum yang “hidup”.

Pada umumnya, pelaksanaan proses hukum acara akan bermuara pada pemeriksaan sidang yang diselenggarakan di pengadilan namun tidak seluruhnya. Apabila dikualifikasikan dari perbedaan waktunya, ada 2 (dua) macam pelaksanaan proses hukum acara, yaitu :

1. Proses hukum acara yang diberlakukan sebelum pemeriksaan perkara diselenggarakan di pengadilan ;

Contoh : klaim/somasi yang diajukan oleh nasabah, pelaksanaan penyitaan atas rekening wajib pajak oleh Petugas Pajak, panggilan dari penyidik untuk dimintai keterangan dalam suatu laporan pidana dan sebagainya.

2. Proses hukum acara yang dilakukan setelah pemeriksaan perkara diselenggarakan di pengadilan.

Contoh : panggilan sebagai saksi dalam perkara pidana yang didengar pada saat sidang perkara di pengadilan, pelaksanaan sita jaminan berdasarkan putusan provisionil oleh pihak pengadilan dalam suatu perkara perdata, pemblokiran rekening Termohon Pailit oleh seorang Kurator dalam perkara kepailitan, aanmaning dari Ketua Pengadilan Negeri dan sebagainya.

Dari pembagian proses hukum acara tersebut di atas, maka dapat kita ketahui bahwa hampir sebagaian besar proses hukum acara yang dihadapi oleh BANK/pegawai BANK adalah proses hukum acara yang diberlakukan sebelum pemeriksaan perkara diselenggarakan di pengadilan. Bahkan tanpa kita sadari, dalam menjalankan tugas kedinasan yang telah diatur dalam SOP (standard operating & procedure) kita juga memberlakukan proses hukum acara terhadap pihak lain, misalnya ketika kita membuat surat teguran (somasi) kepada debitur untuk melunasi kreditnya yang telah jatuh tempo atau kepada nasabah penyimpan dana ketika terdapat rekening yang bersaldo minimum dan sudah tidak bermutasi.

III. Strategi Menghadapi Proses Hukum Acara

Secara garis besar kita harus mengetahui/memahami dasar peraturan hukum acara yang melandasi pelaksanaan proses hukum acara guna menyampaikan sikap BANK, apakah menerima dan melaksanakan proses hukum acara yang sedang diberlakukan saat itu ataukah menolak.

Apabila peraturan hukum acaranya sudah jelas maka tidak ada pilihan selain BANK melaksanakan proses hukum acara tersebut secara benar (comply with), namun apabila terdapat penyimpangan atau tidak ada dasar peraturannya maka BANK harus menolak pelaksanaan proses hukum acara tersebut dengan menyebutkan alasan-alasan yang tepat dan meyakinkan.

Mengingat pengetahuan dan pemahaman terhadap dasar peraturan hukum acara tidak selalu dimiliki oleh setiap pegawai BANK selaku pelaksana tugas kedinasan, maka peran Legal dapat diberdayakan dengan optimal melalui koordinasi yang sinergi untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan proses hukum acara yang dihadapi. Gambaran dari langkah koordinasi dimaksud misalnya pada peristiwa sebagai berikut :

Seorang pegawai BANK dihadapkan pada situasi dimana pada saat itu telah hadir seorang Petugas Pajak yang meminta agar dilakukan blokir terhadap rekening simpanan milik seorang nasabah BANK yang merupakan Wajib Pajak untuk tujuan penyelesaian tunggakan pajak.

Dalam peristiwa tersebut di atas, pegawai BANK yang dihadapkan pada proses hukum acara tersebut harus mengambil sikap hati-hati (prudent) sebelum melaksanakan permintaan Petugas dari Kantor Pajak tersebut. Peraturan hukum yang mana yang dapat diterapkan dalam menghadapi situasi tersebut ?

Proses hukum acara dalam gambaran peristiwa tersebut di atas merujuk pada ketentuan/peraturan Keputusan Menteri Keuangan No.563/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 joncto Peraturan Pemerintah No.135 Tahun 2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada Bank dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa untuk memenuhi pelaksanaan pemblokiran rekening simpanan nasabah di Bank dalam rangka penagihan pajak harus memenuhi syarat formal sebagai berikut :

- Hanya dapat dilakukan oleh Petugas Pajak yang berstatus Jurusita Pajak ;

- Kelengkapan dokumen berupa Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang diterbitkan oleh Pejabat Kantor Pajak yang berwenang ;

- Pimpinan atau Pejabat Bank yang ditunjuk membuat berita acara pemblokiran rekening yang tindasannya disampaikan kepada nasabah dan Pejabat Kantor Pajak yang meminta pemblokiran.

Sebagai catatan bahwa pelaksanaan pemblokiran terhadap rekening nasabah dalam rangka penagihan pajak merupakan tahap awal sebelum dilaksanakannya penyitaan.

Apabila pegawai BANK tersebut belum mengetahui peraturan yang melandasi pelaksanaan pemblokiran rekening dalam rangka penagihan pajak, maka wajib melakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan Legal atau unit hukum di area tersebut sebelum melaksanakan permintaan dimaksud.

IV. Saran

Pelaksanaan proses hukum acara harus dilakukan secara hati-hati dan menuntut pemahaman pegawai BANK untuk mengetahui dasar hukum dari pelaksanaan proses hukum acara tersebut. Apabila pegawai BANK pada saat dihadapkan pada suatu proses hukum acara belum mengetahui dasar hukum pelaksanaannya, wajib melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Legal atau unit hukum yang berada di area tersebut.

Dengan semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan adanya semangat reformasi di bidang hukum untuk menata kembali supremasi hukum di Indonesia saat ini dan masa yang akan datang, maka menurut hemat Penulis peran Legal sebagai corporate lawyer/in-house lawyer dan sekaligus sebagai legal advisor perlu dilakukan optimalisasi dalam mengawal dan mengamankan aktifitas bisnis BANK.

-oOo-

Oleh : ACHMAD SUSETYO

http://kasusperbankan.wordpress.com

About these ads

5 Komentar

Filed under Artikel

5 responses to “Menghadapi Proses Hukum Acara

  1. Rahmat Tampubolon, SH., MH.

    Kalau menurut saya, prinsipnya suatu Organisasi besar atau akan menjadi besar, ketika Komunikasi baik melalui konsultasi, konfirmasi atau diskusi, dll dapat tercipta dan dilaksanakan dengan baik.

    Terima kasih bapak Achmad, Kajian yang bapak buat telah menambah pengetahuan dan wawasan saya selaku praktisi hukum, minimal saya mendapatkan sedikit pengetahuan baru dari Saudara.

  2. I’m really enjoying the design and layout of your site. It’s a very
    easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to
    come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your
    theme? Excellent work!

  3. Greetings! Very useful advice within this article!
    It’s the little changes that produce the most significant changes. Thanks for sharing!

  4. My spouse and I stumbled over here coming from a different web address and thought I might as well check things out.

    I like what I see so i am just following you. Look
    forward to looking over your web page yet again.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s