Garansi Bank Format Tertentu

GARANSI BANK DENGAN FORMAT TERTENTU

I .     Kasus Posisi

Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten **** melalui suratnya No. ********** tanggal 8 Mei 2008 menyampaikan bahwa setiap bentuk dan isi Jaminan yang menjamin penawaran, uang muka, pelaksanaan dan pemeliharaan dalam pengadaan jasa konstruksi, secara substansif harus sesuai dengan format sebagaimana disampaikan dalam surat tersebut diatas.

II.     Permasalahan

  1. Apakah format jaminan (Garansi Bank) sebagaimana disampaikan tersebut dapat diterbitkan oleh BANK ?
  2. Apakah pihak Pemegang Jaminan dapat turut berkomparisi / secara langsung mengikatkan diri dengan BANK dan turut menandatangani PPGB dan Lembar Jaminan (Garansi Bank) ?

III. Dasar Hukum

-          Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

-          Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) no. 23/7/UKU tanggal 18 Maret  1991 ;

-          Keppres no. 8 tahun 3006 tentang Perubahan atas Keppres no. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang / Jasa Pemerintah ;

IV.    Pembahasan

IV.I. Syarat Minimal Format Garansi Bank

  1. Syarat-syarat minimal yang harus dimuat dalam suatu Garansi Bank,  yaitu :
  • Judul “Garansi Bank” atau “Bank Garansi”. Dalam hal Garansi Bank dibuat dalam bahasa asing, maka di bawah judul dalam bahasa asing tersebut agar ditambahkan judul dalam tanda kurung “(Garansi Bank)”atau “(Bank Garansi)”.
  • Nama dan alamat bank pemberi garansi;
  • Nama dan alamat Pemegang GB (Bowheer);
  • Tanggal penerbitan Garansi Bank;
  • Transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima garansi;
  • Jumlah uang yang dijamin oleh bank;
  • Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya Garansi Bank;
  • Penegasan batas waktu terakhir pengajuan klaim, yaitu sekurang-kurangnya 14 (empat belas)hari dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)hari setelah berakhirnya Garansi Bank;
  • Pernyataan bahwa penjamin (bank) akan memenuhi pembayaran dengan terlebih dahulu menyita dan menjual benda-benda si berutang untuk melunasi hutangnya sesuai dengan Pasal 1831 KUHPerdata atau pernyataan bahwa penjamin (bank) melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan Pasal 1832 KUHPerdata.

Syarat minimal tersebut juga telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) no. 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 yang mewajibkan bahwa dalam penerbitan Garansi Bank, Bank wajib memenuhi persyaratan minimal yang telah ditetapkan tersebut.

2.  Bahwa dalam setiap penerbitan Garansi Bank, agar diupayakan menggunakan format standar Garansi Bank yang telah ditetapkan. Namun, jika nasabah menghendaki format Garansi Bank yang berbeda dengan format standar, maka harus dipastikan format Garansi Bank yang diajukan tersebut :

  • Memenuhi syarat minimum yang harus dimuat dalam Garansi Bank,
  • Tetap melindungi kepentingan bank, dan
  • Tidak melanggar kebijakan bank dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Laksanakan review terhadap format Garansi Bank tersebut dapat dipergunakan apabila dilakukan penyesuaian terhadap beberapa hal, sebagai berikut :
  • Di bawah judul ”JAMINAN BANK” harus ditambahkan judul dalam tanda kurung (Garansi Bank) atau (Bank Garansi). Hal ini untuk memenuhi syarat minimal yan telah ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia tersebut diatas.
  • Harus dicantumkan tempat dikeluarkan/diterbitkannya Garansi Bank dan tanggal Penerbitan Garansi Bank tersebut. Hal ini untuk memberikan suatu ketegasan kapan Garansi Bank tersebut mulai berlaku sehingga tidak terjadi kerancuan apabila terjadi klaim, karena Bank tidak mengambil/menanggung risiko yang terjadi sebelum Garansi Bank diterbitkan (back date).
  • Disarankan agar ditambahkan klausul mengenai domisili hukum apabila terjadi dispute. Hal tersebut penting untuk kepentingan Bank apabila di masa yang akan datang terjadi perselisihan hukum yang melibatkan Bank dengan pihak yang berdomisili diluar daerah dimana Kantor BANK berada.
  • Pada masing-masing format bentuk-bentuk Jaminan, kata ”jaminan” agar diganti menjadi ”Garansi Bank”.
  • Pada masing-masing format bentuk-bentuk Jaminan, pada angka 3 (tiga) agar diisi sesuai kewenangan Pemimpin Cabang berdasarkan surat kuasa Direksi yang berlaku cfm. Komparisi Perjanjian BANK yang terkini.
  • Pada kalimat angka 3 (tiga) selanjutnya yaitu :

” … dengan ini menyatakan bahwa Bank menjamin Pejabat Pembuat Komitmen atas seluruh nilai uang …” (dst sampai akhir kalimat)

agar dirubah menjadi :”Dengan ini mengikatkan diri untuk menjamin dan akan membayar setiap saat kepada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN sejumlah uang yang meliputi setinggi-tingginya sampai sebesar Rp. ………………….. atas dasar tuntutan/klaim yang diajukan secara tertulis dengan disertai asli warkat GARANSI BANK oleh PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN dalam jangka waktu pengajuan tuntutan yang ditetapkan didalam GARANSI BANK ini, apabila PENYEDIA JASA ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai tidak memenuhi kewajibannya kepada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN sebagaimana ditentukan dalam Kontrak/Perjanjian yang salah satu copynya dipegang oleh PENJAMIN.

  • Pada masing-masing format Jaminan, ditambahkan dasar dilakukannya pekerjaan (Nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa yang diterbitkan oleh Pengguna Barang/Jasa sesuai dengan kewenangan memutus). Hal tersebut berfungsi untuk memberikan kepastian hukum kepada Bank bahwa benar telah terjadi suatu perikatan (dalam suatu perjanjian/kontrak tertulis) antara pemohon Garansi Bank dengan calon Pemegang Garansi Bank. Selain itu, sesuai dengan Keppres no. 8 tahun 3006 tentang Perubahan atas Keppres no. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang / Jasa Pemerintah, mewajibkan adanya keputusan penetapan penyedia barang/jasa dimaksud.
  • Pada angka 5 (lima) dalam format ”Jaminan Pelaksanaan” agar ditambahkan dan diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sbb :

”Jaminan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal masa pemeliharaan berakhir berdasarkan kontrak atau sampai PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN mengeluarkan instruksi kepada BANK yang menyatakan bahwa Jaminan ini boleh diakhiri dalam hal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam kontrak selesai sebelum jangka waktu Jaminan ini berakhir”.

  • Hal tersebut untuk menjaga kepentingan Bank agar Garansi Bank yang diterbitkan tidak menjamin prestasi-prestasi yang dilakukan sebelum Garansi Bank diterbitkan, sebab ada kalanya penyedia barang/jasa mengajukan setelah perjanjian/kontrak ditandatangani.Pada angka 5 (lima) dalam format ”Jaminan Pemeliharaan” agar ditambahkan dan diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sbb :

”Jaminan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal penyerahan akhir pekerjaan berdasarkan kontrak atau sampai PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN mengeluarkan instruksi kepada BANK yang menyatakan bahwa Jaminan ini boleh diakhiri dalam hal pemeliharaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam kontrak selesai sebelum jangka waktu Jaminan ini berakhir”.

  • Filosofi dari butir f. diatas sama dengan butir e. tersebut diatas.Pada ruang tanda tangan (paragraf terakhir) agar pencantuman tanda tangan pihak BANK sebagai penjamin agar disesuaikan menjadi :

”PT Bank ………………………

Kantor Cabang ……………….

Meterai (sesuai ketentuan yang berlaku)

Pemimpin”

IV.II. Pihak yang bertanda tangan dalam PPGB dan Garansi Bank

  1. Adapun mengenai permasalahan dapat atau tidaknya Pemegang Garansi Bank turut serta menandatangani Perjanjian Penerbitan Garansi Bank (PPGB) dan Lembar Garansi Bank, hal tersebut tidak lazim dipergunakan dalam dokumen PPGB maupun dalam lembar Garansi Bank. Standar baku format PPGB maupun Garansi Bank tidak mengikutsertakan pihak Pemegang Garansi Bank untuk ikut bertanda tangan dalam PPGB dan Garansi Bank.
  2. Pasal 1820 KUH Perdata menyebutkan (dikutip) :”Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya”
  3. Berdasarkan Pasal 1823 KUH Perdata tersebut di atas, maka dapat disimpulkan secara analogi bahwa pihak Pemegang Garansi Bank tidak perlu turut serta menandatangani dalam lembar Garansi Bank, melainkan pihak Bank sebagai pihak penanggung/penjamin berdasarkan dokumen Garansi Bank menyatakan untuk mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin.
  4. PPGB adalah suatu perjanjian yang merupakan perjanjian pokok atas perjanjian pembebanan agunan dalam hal PPGB mensyaratkan adanya agunan untuk menjamin Garansi Bank. Sedangkan perjanjian pokok dari Garansi Bank adalah perjanjian atau kontrak yang mengatur transaksi antara pemohon Garansi Bank dengan pihak ketiga yang merupakan pemegang Garansi Bank sehingga perjanjian pokok tersebut disebutkan dalam Garansi Bank sebagai dasar pelaksanaan prestasi yang dijamin.
  5. Dengan telah disebutkannya perjanjian yang mendasari pelaksanaan prestasi dalam Garansi Bank, maka secara yuridis Bank telah mengikatkan diri pada perjanjian yang terjadi antara Pemegang dan Pemohon Garansi Bank dimasud, sehingga tidak diperlukan lagi keikutsertaan Pemegang Garansi Bank untuk menandatangani Garansi Bank.
  6. Apabila Pemegang Garansi Bank turut menandatangani PPGB dan lembar Garansi Bank maka hal tersebut adalah berlebihan dan tidak sesuai dengan standar baku PPGB maupun lembar Garansi Bank dan dapat mengancam timbulnya risiko tuntutan pembatalan dengan dasar adanya cacat yuridis.

IV.    Kesimpulan dan Saran

  1. Format Garansi Bank yang dapat diterbitkan oleh BANK harus memuat syarat-syarat minimal format Garansi Bank sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) no. 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 yang mewajibkan bahwa dalam penerbitan Garansi Bank, Bank wajib memenuhi persyaratan minimal yang telah ditetapkan tersebut.
  2. Format Garansi Bank yang dikehendaki oleh Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten **** belum memenuhi syarat minimal format Garansi Bank sehingga diperlukan penyesuaian sebagaimana terurai pada butir IV.I.3 di atas.
  3. Penandatanganan PPGB dan Garansi Bank oleh pihak Pemegang Garansi Bank adalah tidak lazim dipergunakan dalam format PPGB maupun dalam lembar Garansi Bank sehingga perlu dihindari.

Oleh  :  Achmad Susetyo

http://kasusperbankan.wordpress.com/2009/05/01/garansi-bank-format-tertentu/

About these ads

10 Komentar

Filed under Kajian Yuridis

10 responses to “Garansi Bank Format Tertentu

  1. Hesti Kurniasih

    Saya Setuju dengan Pak Achmad…, Prinsipnya selama syarat2 minimal dalam PBI telah kita cantumkan…, maka GB / BG tersebut dapat kita jalankan.., terlepas akan kita tambahkan / tidak klausul2 sesuai permintaan nasabah dan menurut saya, selama permintaan nasabah dimaksud tidak melanggar SOP / ketentuan perundang2an yang berlaku…, Tidak Ada Alasan bagi kita untuk tidak menjalankan GB / BG tersebut.

  2. Dinar Raharja

    Salam kenal Pak Achmad…, saya adalah mahasiswa hukum di salah satu perguruan tinggi di Jakarta.., tulisan bapak sangat membantu saya dalam penyelesaian skripsi saya…saya tunggu tulisan2 yang serupa pak.., apalagi kasus-kasus yang menyangkut bank garansi… :-)

  3. Asden

    Selamt kenal pak Achmad… saya sedang belajar menganai bank garansi. Saya pernah melihat contoh beberapa bank garansi, di dalamnya ada masa klaim. Ada yang buat masa klaim 14 ada juga sampai dengan 30 hari dari tanggal masa berakhir BG. Sebenarnya berapa lama masa klaim itu bisa dibuat? Apakah ada peraturan yang mengaturnya atau hanya atas kesepakatan antar pihak saja?
    Terima kasih.
    Asden

    • Salam kenal jg P. Asden,

      Perihal batas waktu pengajuan klaim GB, yaitu 14 hari atau 30 hari, adalah aturan batas waktu standar yang telah dibatasi secara khusus oleh Bank Indonesia selaku lembaga regulator perbankan nasional. Hal tsb seperti kita jumpai dalam peraturan Bank Indonesia mengenai batas waktu pengunjukan Bilyet Giro yaitu 70 hari setelah tgl jatuh tempo BG, sebelum dinyatakan daluwarsa.
      Secara keperdataan para pihak tetap saja dapat memperjanjikan batas waktu klaim GB diluar ketentuan Bank Indonesia, namun hal tersebut membawa konsekuensi antara lain misalnya GB tersebut dapat dimintakan pembatalan (melalui putusan hakim) dan juga tidak masuk dalam pengertian “Garansi Bank” melainkan “akta jaminan pd umumnya”.
      Terima kasih.

  4. Danu

    Mas Opick, menurut saya belum jelas betul akibat hukum yang timbul apabila garansi bank (GB) diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (BI). Dalam diskusi saya dengan beberapa rekan, masih belum ada keseragaman pendapat mengenai hal ini. Secara pribadi saya kurang sependapat apabila disebutkan bahwa dampak yang mungkin timbul adalah GB tsb dimintakan pembatalan melalui putusan hakim, walaupun dalam praktik mungkin saja terjadi. Secara teoretis, permintaan pembatalan ke pengadilan dilakukan apabila ada pelanggaran syarat subyektif dari Pasal 1320 KUHPerdata. Sedangkan dalam hal ini lebih cenderung terjadi pelanggaran syarat obyektif, yang konsekuensinya adalah batal demi hukum (tanpa perlu ada putusan pengadilan). Namun untuk menyatakan telah terjadi pelanggaran syarat obyektif pun, saya sendiri tidak sreg karena ketentuan BI bukan merupakan ketentuan publik karena hanya berlaku terbatas untuk bank. Lagipula dalam ketentuan BI mengenai GB hanya disebutkan sanksi atas pelanggaran, yaitu berupa sanksi dalam rangka pengawasan dan pembinaan serta sanksi kewajiban membayar (denda). Saya masih mencari apakah sudah ada yurisprudensi di Indonesia mengenai hal ini. Kalau ada nanti saya share. Thanks.

  5. Thank atas masukannya dan saya sependapat dg Bung Danu bahwa PBI bukan peraturan publik. Karena masih belum jelas mengenai konsekuensi hukumnya, maka menurut pendapat saya pembatalan GB hanya dimungkinkan melalui putusan hakim.

  6. Bagaskara

    Pak apakah Bank Garansi bisa/boleh diterbitkan dalam Bahasa Inggris? klo bisa adakah contoh format nya ?

    Salam,
    aris_dsuryadi@yahoo.co.id

  7. Bagaskara

    Pak apakah Bank Garansi bisa/boleh diterbitkan dalam Bahasa Inggris? klo bisa adakah contoh format nya ?

    Salam,
    la.bagaskara@gmail.com

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s