Yurisprudensi : Penyitaan

SITA JAMINAN

Putusan Mahkamah Agung tgl. 11-11-1976 No. 607 K/Sip/1974.
“Persetujuan atas sita conservatoir oleh pihak ketiga dapat diputus lebih dahulu daripada pokok perkara.”
(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 430)

Putusan Mahkamah Agung tgl. 19- I -1957 No. 206 K/Sip/1955.
“Seseorang yang telah meminta dan mendapatkan izin penyitaan conservatoir, tidak dapat dianggap telah berbuat melawan hukum bila gugatannya kemudian ditolak oleh Pengadilan.”
(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 368)

Putusan Mahkamah Agung tgl. 14-11-1974 No. 476 K/Sip/1974.
“Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga.”
(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 368)

Putusan Mahkamah Agung tgl. 19-1-1957 No. 206 K/Sip/1955.
“Berdasarkan Pasal 197 ayat (8) H.I.R., penyitaan conservatoir tidak diperkenankan atas alat-alat yang diperlukan oleh tersita untuk melakukan perusahaannya (i.c. telah disita sebuah truk yang diperlukan untuk menjalankan usaha perdagangan).
Orang yang mohon dan mendapatkan izin sita conservatoir yang membiarkan disitanya alat yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan, dapat dianggap telah berbuat melawan hukum.”
(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 368)

Putusan Mahkamah Agung tgl. 5-5-1976 No. 1076 K/Sip/1974.
“Pengadilan Tinggi tidak dapat secara ambtshalve menjatuhkan conservatoir beslag (sita jaminan) tambahan; conservatoir beslag tambahan harus diminta oleh penggugat ke Pengadilan Negeri.“
(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 368)

Putusan Mahkamah Agung tgl. 20-11-1975 No. 258 K/Sip/1973.
“Permohonan conservatoir beslag yang diajukan oleh penggugat-terbanding dalam kontra memori banding tertanggal 5 Juni 1970 harus dinyatakan tidak dapat diterima karena berdasarkan Pasal 262 RBg. hal ini adalah wewenang Pengadilan Negeri Watampone untuk memutuskannya dan Pengadilan Tinggi adalah instansi banding.”
(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 369)

Putusan Mahkamah Agung tgl. 15-5-1875 No. 124 K/Sip/1975.
“Terbanding/tergugat dalam rekonvensi sebagai anggota masyarakat dan pedagang memiliki risiko akan digugat di hadapan Pengadilan dengan kemungkinan dilakukannya sila jaminan terhadap barang-barang miliknya. Seandainya seperti sekarang ini gugatan ditolak atau dinyatakan tak dapat diterima, atas dasar ini saja penyitaan yang dilaksanakan bukan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum.”
(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 369)

Putusan Mahkamah Agung tgl. 24-12-1973 No. 876 K/Sip/1975.
“Menetapkan penyitaan conservatoir dalam diktum keputusan adalah bertentangan dengan tata tertib hukum acara.”
(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 369)

Putusan Mahkamah Agung tgl. 3-12-1973 No. 882 K/Sip/1973.
“Jual beli rumah yang di atasnya telah dilakukan penyitaan jaminan adalah tidak sah.”
(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 370)

PERLAWANAN TERHADAP SITA JAMINAN

Putusan Mahkamah Agung tgl. 31-10-1962 No. 306 K/Sip/1962.
“Meskipun mengenai perlawanan-rerhadap penyitaan conservatoir tidak diatur secara khusus daIam H.I.R., menurut yurisprudensi perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga selaku pemilik barang yang disita dapat diterima; juga dalam hal sita conservatoir ini belum disahkan (van waarde verklaard)”
(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 370)

Putusan Mahkamah Agung tgl. 23-7-1973 No. 1346 K/Sip/1971.
“Bantahan (verzet) terhadap conservatoir beslaag bersifat insidentil sehingga kalau diterima sebagai bantahan, seharusnya diperiksa tersendiri (insidentil) dengan menunda dulu pemeriksaan terhadap pokok perkara”
(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 370)

Putusan Mahkamah Agung tgl. 1-4-1975 No. 1154 K/Sip/1973.
“Meskipun menurut Pasal 228 RBg. verzet dibolehkan atas dasar “beweerde eigendom” dan nyatanya rumah tersebut masih atas nama terlawan II, belum dibalik nama/pindah hak di depan pejabat akta rumah, namun karena rumah sudah diserahkan kepada pelawan sebagai penyicilan utang/pembayaran, hak atas rumah tersebut terlepas dari kekuasaan pemilik dan tidak dapat dijaminkan lagi kepada terlawan I” (rumah tersebut disita untuk menjamin pembayaran utang terlawan I kepada terlawan II padahal sebelumnya telah diserahkan kepada pelawan untuk pencicilan utang terlawan I kepada pelawan; atas perlawanan yang diajukan sita dicabut).
(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 370)

BARANG YANG TIDAK BOLEH DISITA

Putusan Mahkamah Agung tgl. 15-7-1975 No. 425 K/Sip/1975.
“Penyitaan film tidak bertentangan dengan R.I.D. karena film bukan merupakan perkakas yang dimaksud dalam Pasal 197 (8) RI.D.”
(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 371)

Putusan Mahkamah Agung tgl. 3-5-1979 No. 1237 K/Sip/1975.
“Keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi, bahwa perlawanan seharusnya ditolak karena putusan Pengadilan Negeri yang dilawan itu telah dieksekusi, tidak dapat dibenarkan, karena perlawanan terhadap sesuatu keputusan dimungkinkan.”
(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 431)

PERLAWANAN TERHADAP EKSEKUSI

Putusan Mahkamah Agung tgl. 31-8-1977 No. 697 K/Sip/1974.
“Keberatan mengenai pelelangan seharusnya diajukan sebagai perlawanan terhadap eksekusi, sebelum pelelangan dilaksanakan.”
(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 431)

PENYITAAN TANAH DAN BANGUNAN

Putusan Mahkamah Agung tgl. 7-9-1976 No. 1205 K/Sip/1973.
“1. Yang disita oleh Pengadilan Negeri Bandung tanggal 3 Maret 1971 adalah sebuah rumah berikut bengkel di jalan Jenderal A. Yani No. 418. Meskipun berdasarkan Hukum Barat tanah dan rumah di atasnya disebut “onroerend goed”, hal ini tidak berarti bahwa secara hukum tidak dapat diadakan pemisahan antara tanah dan rumah di atasnya. Sitaan terhadap rumah tidak berarti termasuk tanahnya secara hukum, melainkan harus tegas dinyatakan sitaan atas tanah dan rumah yang berada di atasnya.
2. Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, karena mengambil kesimpulan hukum bahwa pembantah mengetahui benar keadaan barang sengketa sebelum dibelinya tanpa memberikan alasan-alasan hukumnya.
3. Dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi terdapat suatu kontradiksi karena setelah mempertimbangkan tanah dan rumah tidak terpisahkan oleh suatu hak apapun, kemudian berpendapat bahwa terhadap rumah sengketa saja penggugat untuk kasasi adalah pembantah yang tidak baik.”
(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 430)

About these ads

3 Komentar

Filed under Yurisprudensi MA RI

3 responses to “Yurisprudensi : Penyitaan

  1. Opick Achmad Susetyo

    utk mengakomodir permintaan pengunjung melalui e-mail, utk selanjutnya akan sy usahakan posting Yurisprudensi MA RI scr kontinyu

    • Effendi Tambunan

      Saya minta bantuan saudara untuk mengetahui kronolagi putusan MA tgl 9 juli1973, no : 81.k/Sip/1971. terima kasih banyak atas perhatian saudara

  2. Very good article! We are linking to this great article on our website.
    Keep up the good writing.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s