Penyaluran Kredit Bank ditengah Situasi Krisis

Krisis keuangan global yang melanda dunia saat ini masih belum dapat diprediksi kapan akan berakhir dan kondisi ini akan lebih sulit lagi manakala perbankan masih tidak merasa percaya diri dalam menyalurkan kreditnya.

Pembersihan Hak Tanggungan

Ketentuan terkait dengan proses pembersihan Hak Tanggungan dapat ditemukan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 (“UUHT”). Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Hak Tanggungan dapat hapus karena pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing

PENDAHULUAN

Penulis pernah menemui permasalahan terkait adanya putusan pengadilan asing (pengadilan di negara lain) yang akan dilaksanakan (dieksekusi) di Indonesia menyangkut penunjukan pihak pewaris yang berhak atas kepemilikan harta waris di beberapa rekening simpanan yang berada di BANK. Apakah suatu putusan pengadilan asing yang demikian dapat dilaksanakan eksekusinya di Indonesia ?

Teliti Sebelum Menerbitkan Garansi Bank

(Sebuah artikel pada Majalah Sinergi 46 yang ditulis oleh almarhum Bp. Hery Sulistyo)

A. PENDAHULUAN

Salah satu produk penjaminan di industri perbankan adalah Garansi Bank (GB). Pada prinsipnya GB merupakan salah satu bentuk fasilitas kredit secara tidak langsung. Apa perbedaan GB dengan Surety Bond (SB) ? Apa-apa saja yang harus diperhatikan ketika BANK akan menerbitkan GB ? Tulisan dibawah ini mencoba menjawab pertanyaan yang sering diajukan terkait GB.

Peroyaan Hak Tanggungan Atas Tanah Jaminan Kredit Oleh Bank

Penulis pernah mempunyai pengalaman yang cukup memprihatinkan tentang pemahaman umum masyarakat terkait proses pelaksanaan roya atas tanah jaminan yang telah diserahkan kepada Bank sebagai jaminan atas suatu fasilitas kredit yang telah diterima oleh debitur untuk tujuan penurunan outstanding pinjaman.

Pointer Asas Hukum Perjanjian

1. Asas Konsensualisme (Kesepakatan)

yaitu suatu perjanjian dianggap seketika ada setelah ada kata sepakat.

Melawan Hukum dalam Tipikor

Judicial Review tentang Unsur Melawan Hukum (wederrechtelijkheid) dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pertimbangan hukum dan amar putusan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006:

Menghadapi Proses Hukum Acara

LANGKAH-LANGKAH MENGHADAPI PROSES HUKUM ACARA

I. Pendahuluan

Dalam perkembangan terakhir ini, unit-unit operasional maupun non-operasional BANK baik di dalam maupun di luar negeri, banyak dihadapkan pada permasalahan timbulnya proses hukum acara yang melibatkan pegawai BANK secara pribadi maupun institusi.