L/C untuk Transaksi Ekspor

InfoBankNews.com – Jakarta, Para pelaku pasar dan juga pemerintah wajib mengamankan cadangan devisa nasional mengingat kondisi perekonomian dunia yang belum juga kelihatan membaik. Perlunya penerapan wajib L/C untuk ekspor barang tertentu.

KRISIS ekonomi global masih berlangsung. Ibarat sebuah kapal yang sedang berlayar di lautan luas, keadaannya masih terlihat tenang, seolah tidak terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Namun, perlahan dan juga pasti sebagian besar sendi perekonomian nasional menunjukkan perlambatan.

Indonesia termasuk salah satu negara berkembang yang terimbas krisis cukup parah. Hampir seluruh ekspor produk pertanian/perkebunan/hasil bumi, produk industri, dan produk pertambangan mengalami penurunan yang besar, baik secara volume maupun nilai.

Krisis ekonomi global yang terjadi akibat keserakahan manusia ini banyak memberikan pelajaran berharga bagi kita semua bahwa terlalu mengandalkan sektor ekonomi tertentu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional adalah tindakan yang kurang bijak.

Yang diperlukan saat ini adalah pemerintah dengan kebijakan dan kemampuannya mengelola aset yang dimiliki negara kita supaya menjadi suatu kekuatan ekonomi kelas dunia. Kuncinya adalah bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga negara kita tidak hanya bergantung pada ekspor, namun bisa mengandalkan kekuatan ekonomi nasional yang didukung dengan jumlah penduduk yang demikian besar dan pendapatan per kapita yang memadai.

Bagaimana dengan perkembangan ekspor Indonesia dalam sebelas tahun tera­khir sejak 1998 lalu? Tahun 1998 total ekspor Indonesia mencapai US$48,8 miliar dan terus meningkat hingga mencapai lebih kurang US$135 miliar selama tahu itu. Secara rata-rata, ekspor nonmigas kon­tribusinya lebih kurang 80% per tahun dari total ekspor nasional. Jadi, dalam sebelas tahun terakhir terjadi peningkatan ekspor hampir tiga kali lipat.

Sektor industri merupakan penyumbang terbesar ekspor nonmigas, rata-rata dalam sebelas tahun terakhir mencapai 85%-86%. Namun, dalam tiga hingga empat tahun terakhir rata-rata hanya mencapai 82%-83% karena kontribusi sektor pertanian dan pertambangan meningkat masing-masing 4% dan 14%. Sejak Oktober 2008 terjadi penurunan ekspor nonmigas, khususnya di sektor industri.

Nilai ekspor total migas dan nonmigas selama Januari 2009 tercatat US$7,15 miliar atau menurun 17,7% dibandingkan dengan ekspor Desember 2008 yang apabila dibandingkan dengan Januari 2008 penurunannya lebih kurang 36%. Sedangkan, nilai ekspor nonmigas selama Januari 2009 tercatat US$6,21 miliar atau anjlok 16,9% dibandingkan dengan ekspor nonmigas Desember 2008 atau merosot 30,65% bila dibandingkan dengan ekspor nonmigas Januari 2008. Penurunan juga terjadi di sisi impor dengan nilai dan persentase yang hampir sama sehingga hanya ada surplus hampir US$1 miliar pada Januari 2009.

Melihat kondisi ekonomi nasional dan data-data statistik perdagangan luar negeri seperti itu, sepertinya pemerintah hanya mempunyai sedikit pilihan yang kurang populer untuk mengamankan cadangan devisa nasional. Salah satunya adalah penerapan wajib letter of credit (L/C) untuk ekspor barang tertentu, antara lain kopi, minyak sawit (crude palm oil atau CPO), kakao, produk pertambangan, karet, dan timah, melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Republik Indonesia (RI) Nomor 01/M-DAG/PER/1/2009 Tanggal 5 Januari 2009.

Sebenarnya wajib L/C untuk transaksi ekspor seperti ini bukanlah hal baru karena sudah banyak negara yang menerapkannya, antara lain Brasil dan Thailand, tanpa pembatasan nilai namun berdasarkan komoditasnya. Seharusnya ketentuan ini sudah diterapkan jauh sebelumnya, yaitu pada saat ekspor kita masih booming.

Wajib L/C dapat dilihat dari beberapa sisi positif dalam operasionalnya, yang antara lain, satu, sesuai dengan aturan internasional yang dituangkan dalam Uniform Customs and Practices (UCP) for Documentary Credits (DC)-International Chamber of Commerce (ICC) Publication No. 600 (2007 Revision). Sehingga, para pihak yang terkait atau bertransaksi—dalam hal ini adalah eksportir, importir, dan juga bank dari masing-masing pihak tersebut—mengetahui apa saja hak dan kewajibannya. Dengan begitu, kemungkinan terjadinya perselisihan (dispute) dapat diminimalkan sepanjang masing-masing pihak telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan aturan tersebut.

Aturan secara internasional ini dikhususkan untuk transaksi yang menggunakan L/C. L/C dalam hal ini merupakan “kepastian”, yang meliputi kepastian dokumen dan kepastian pembayaran. Bagi importir, kepastian dokumen sangat penting dalam kaitannya dengan barang yang diimpor, sementara bagi eksportir kepastian pembayaran atas barang yang diekspor adalah mutlak.

Dua, dengan aturan dan kepastian yang jelas seperti disebutkan di atas, pembiayaan atas transaksi ekspor maupun impor dapat dengan mudah dilakukan oleh bank maupun bank sentral (rediskonto wesel ekspor). Tanpa L/C, jelas tidak memungkinkan transaksi ekspor impor dibiayai oleh bank karena tidak adanya kepastian dokumen dan pembayarannya.

Beberapa jenis pembiayaan yang umum digunakan saat ini oleh bank untuk tran­saksi ekspor, antara lain preekspor financing, yaitu pembiayaan yang dilakukan bank berdasarkan sight L/C yang diterima eksportir dari importir yang pelunasannya akan dilakukan eksportir pada saat dokumen-dokumen ekspornya yang sudah sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum di dalam L/C-nya diserahkan untuk diambil alih oleh bank.

Ada pula yang disebut usance L/C payable at sight, yaitu pembiayaan atas L/C ekspor usance/berjangka. Di dalamnya dicantumkan bahwa pembayaran baru akan dilakukan oleh importir di luar negeri dalam suatu jangka waktu tertentu, biasanya tiga sampai dengan enam bulan kemudian. Sehingga, eksportir perlu pembiayaan untuk mendukung cash flow usahanya mengingat yang bersangkutan sudah mendanai pengiriman barangnya.

Dalam hal ini Bank Indonesia pun sudah menyediakan fasilitas rediskonto bagi bank-bank devisa yang memerlukan fasilitas untuk mendiskontokan ulang wesel ekspornya ke bank sentral. Dengan begitu, eksportir dapat langsung menerima pembayarannya secara discount dan bank devisa/bank sentral baru akan menerima pembayarannya sesuai dengan jatuh tempo akseptasi atas wesel ekspor dari bank di luar negeri.

Dalam transaksi impor juga ada fasilitas pembiayaan yang dikenal dengan istilah trust receipt. Trust receipt adalah pembiayaan yang dilakukan oleh bank devisa atas dokumen impor nasabah importir yang umumnya berjangka waktu tiga hingga enam bulan sejak tanggal pembiayaan.

Penerapan wajib L/C pada hakikatnya dapat dilihat dari sisi pengamanan atas risiko tidak terbayarnya ekspor yang dilakukan importir di luar negeri mengingat kondisi dunia saat ini yang kurang kondusif. Dengan L/C, eksportir di dalam negeri menjadi lebih aman dari risiko tidak dibayar (unpaid).

Di samping itu, negara juga dapat mengamankan hasil devisa yang diperoleh dari ekspor tersebut. Memang dalam kondisi seperti saat ini ketika pasar dunia umumnya buyer’s market, yaitu pembeli mempunyai banyak pilihan dengan harga yang juga kompetitif, semua pihak perlu berhati-hati dan pandai-pandai menyiasatinya. Apabila tidak, bisa kehilangan pasar.

Namun, keluarnya Permendag Nomor 10/2009 tentang Revisi Ketentuan Wajib L/C Nomor 1/2009—yang pelaksanaannya ditangguhkan berlaku mulai 1 April 2009 untuk komoditas produk pertambangan, timah, dan CPO; 1 September 2009 untuk komoditas produk karet, kopi, dan kakao; serta wajib lapor yang perlu diberlakukan untuk semua komoditas supaya pemerintah dapat memantau realisasi ekspor nasional—itu dapat diartikan sebagai bagian dari kehati-hatian pemerintah dalam merespons dinamika yang ada di pasar.

Yang jelas, para pelaku pasar dan pemerintah wajib mengamankan cadangan devisa nasional mengingat kondisi perekonomian dunia yang masih belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Kondisi internal negara kita juga masih rentan. Pada 2009, misalnya, jumlah utang luar negeri swasta dan pemerintah yang jatuh tempo masing-masing US$17,3 miliar dan US$6 miliar. Itu adalah jumlah yang cukup besar bila dibandingkan dengan cadangan devisa saat ini yang lebih kurang US$52 miliar.

Wajib bagi kita merenungkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa kekayaan alam yang melimpah ini harus dikelola dengan baik untuk kepentingan/kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

1 Komentar

Filed under Info Bank

One response to “L/C untuk Transaksi Ekspor

  1. Instead of investing precious personal resources, Bootstrappers
    can launch Google Adwords campaigns for pennies to find valuable insight into which words,
    phrases and concepts customers will key into. How do
    these tax credits affect the average independent, and
    in some cases major studio production owners. it was saying business owners should be cheering for alternative lending sources, because it was they took up the slack when the 2008 global
    meltdown happened. But here’s the good news,
    under the SBL program only a 25% guarantee is required.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s