Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing

PENDAHULUAN

Penulis pernah menemui permasalahan terkait adanya putusan pengadilan asing (pengadilan di negara lain) yang akan dilaksanakan (dieksekusi) di Indonesia menyangkut penunjukan pihak pewaris yang berhak atas kepemilikan harta waris di beberapa rekening simpanan yang berada di BANK. Apakah suatu putusan pengadilan asing yang demikian dapat dilaksanakan eksekusinya di Indonesia ?

PEMBAHASAN

Lembaga perbankan diwajibkan untuk menerapkan asas prudent banking dan harus benar-benar mempertimbangkan segala aspek yang mungkin timbul dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam pembahasan materi ini, Bank dituntut untuk mempunyai pengetahuan yuridis dalam hal adanya suatu perkara hukum yang diperiksa, diadili dan diputus oleh badan peradilan di luar negeri dan akan dilaksanakan eksekusinya di wilayah yurisdiksi hukum di Indonesia.

Sudah sejak lama berlaku asas hukum internasional yang mengatur mengenai eksekusi terhadap isi putusan suatu badan peradilan asing. Asas hukum tersebut menyatakan bahwa terhadap isi putusan badan peradilan asing hanya dapat dilaksanakan di wilayah negara tersebut. Putusan peradilan asing tidak dapat dilaksanakan eksekusinya di luar wilayah negara tersebut.

Asas hukum tersebut berlaku pula di negara kita. Di Indonesia berlaku ketentuan bahwa putusan badan peradilan asing tidak dapat dilaksanakan eksekusinya di wilayah negara Republik Indonesia, seperti layaknya putusan dari para hakim di Indonesia. Apabila terhadap putusan peradilan asing dapat dilaksanakan di wilayah Indonesia, akan melanggar atau dianggap bertentangan dengan asas kedaulatan negara Republik Indonesia (souvereignity).

Pada umumnya putusan-putusan badan peradilan asing tidak dapat dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia. Hal ini tercantum dalam pasal 436 Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering (RV). Kitab Hukum Acara Perdata ini berlaku untuk Raad van Justitie sebelum perang, dan hingga kini masih juga dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam hal lembaga-lembaga dari Reglement Indonesia yang diperbaharui, yaitu Hukum Acara untuk Pengadilan Negeri. Pasal 436 RV ini menentukan :

(1). Kecuali seperti ditentukan dalam pasal 724 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan lain-lain ketentuan perundang-undangan, keputusan-keputusan yang diberikan oleh badan-badan peradilan luar negeri, tidak dapat dieksekusi (dilaksanakan) di Indonesia.

(2). Perkara-perkara sedemikian dapat diajukan lagi dan diputuskan di dalam badan-badan peradilan di Indonesia.

(3). Berkenaan dengan pengecualian-pengecualian yang tercantum didalam ayat (1) di atas, maka keputusan-keputusan dari hakim luar negeri dapat dijalankan hanya setelah memperoleh suatu perintah fiat eksekusi (executoir) dalam bentuk seperti ditentukan dalam pasal 435 yang telah diperoleh oleh pihak pemenang dari Pengadilan Negeri di Indonesia yang berwenang di tempat dimana keputusan asing ini harus dilaksanakan.

(4). Untuk memperoleh perintah fiat eksekusi tersebut, tidak perlu untuk mengadili perkara yang bersangkutan sekali lagi.

Berdasarkan pasal 436 RV di atas, dapat ditarik prinsip utama yang dianut ialah bahwa putusan badan peradilan asing pada umumnya tidak dapat dilaksanakan di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Pengecualian tentang dapat dilaksanakannya putusan badan peradilan asing seperti disebutkan dalam ayat (1) tersebut, hanya berkenaan dengan putusan-putusan dalam hal terjadinya averij grosse.

Pelaksanaan putusan yang dimaksud disini adalah putusan badan peradilan asing yang bersifat menghukum untuk melaksanakan suatu pembayaran, dan bukan putusan yang bersifat tidak menghukum untuk melakukan pembayaran. Sehingga dengan tegas dapat disebutkan bahwa putusan-putusan badan peradilan asing yang bersifat menghukum untuk melakukan suatu pembayaran tidak dapat dilaksanakan didalam wilayah yurisdiksi negara Republik Indonesia, kecuali dengan mendaftarkan kembali perkara tersebut untuk diperiksa, diadili dan diputus oleh lembaga pengadilan di Indonesia.

Namun demikian ketentuan di atas tidak berlaku lagi, manakala Pemerintah Republik Indonesia sudah mengukuti suatu traktat / konvensi internasional terkait pembahasan suatu peraturan tertentu dan telah dilakukan ratifikasi maupun melakukan pengesahan dalam suatu undang-undang yang memberlakukan peraturan tersebut secara khusus (lex specialis). Contoh peraturan tersebut adalah Uniform Custom and Practise on Documentary Credit (UCP), UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

KESIMPULAN

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka mengingat isi putusan pengadilan asing yang diajukan kepada BANK tersebut di atas bersifat tidak menghukum untuk melakukan pembayaran, maka BANK dapat mempergunakan isi putusannya sebagai dasar pelaksanaan penyerahan kepemilikan rekening kepada pihak-pihak yang berhak.

Sebagai tambahan informasi terkait, bahwa setiap dokumen yang dibuat dan berasal dari luar negeri (di luar wilayah hukum Republik Indonseia), maka sebelum digunakan kekuatan pembuktiannya berdasarkan hukum Republik Indonesia, dokumen-dokumen tersebut harus dilegalisir terlebih dahulu di KBRI atau Konjen RI di negara tempat dikeluarkannya dokumen-dokumen dimaksud dan disarankan agar sebelum dilegalisir oleh Perwakilan RI, dilegalisir terlebih dahulu oleh Kementrian Luar Negeri negara setempat, karena legalisasi yang dilakukan oleh Perwakilan RI hanya merupakan pengesahan tanda tangan pejabat kementrian Luar Negeri setempat. Setelah itu dokumen-dokumen dimaksud harus terlebih dahulu dilunasi bea meterai terhutangnya.

Disamping itu, dokumen-dokumen asing dan berbahasa asing harus diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia melalui Penerjemah Tersumpah (Sworn Translator) di Indonesia sebagai salah satu syarat sahnya dokumen tersebut dipergunakan untuk pembuktian.

– o O o –

Penulis : Achmad Susetyo

3 Komentar

Filed under Artikel

3 responses to “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing

  1. Danu

    Mas Opick, apakah putusan pengadilan asing dalam kasus ini juga perlu dimintakan perintah fiat eksekusi dari pengadilan di Indonesia? Dalam Kesimpulan tidak disingung mengenai hal ini. Thanks.

  2. Dalam kasus ini tidak ada keharusan bagi Bank untuk memintakan fiat eksekusi cfm. Kesimpulan di atas, karena bentuk putusannya adalah penetapan yg berasal dari permohonan volunteer dr pihak Pemohon. Sehingga tidak bersifat menghukum salah satu pihak.

    Trims Pak Danu atas tanggapannya.

  3. This article is really a fastidious one it helps new the web people, who are wishing in favor of blogging.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s