Yurisprudensi : Bukti Tulisan

MA-logoPutusan Pengadilan Pidana

Putusan Mahkamah Agung tgl. 27-11-1975 No. 199 K/Sip/1973.

Suatu putusan Hakim Pidana mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dalam perkara perdata, baik terhadap orang yang dihukum pada putusan Hakim Pidana maupun terhadap pihak ketiga, dengan membolehkan adanya pembuktian perlawanan.

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 315)

Pembuktian dengan Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana

Putusan Mahkamah Agung tgl. 25-5-1957 No. 18 K/Sip/1956.

Pada umumnya, apabila dalam suatu perkara perdata salah satu pihak mengajukan suatu putusan pidana untuk membuktikan sesuatu, pihak lawan harus diberi kesempatan untuk mengajukan bukti, balasan, tetapi dalam hal ini pemberian bukti balasan tersebut tidaklah perlu karena fakta-faktanya terang dan tidak merupakan perselisihan antara kedua belah pihak, sedang perselisihan paham antara penggugat untuk kasasi di satu pihak dan Pengadilan Negeri serta Pengadilan Tinggi di lain pihak adalah mengenai kesimpulan yang ditarik dari fakta-fakta itu, yang menurut Pengadilan penggugat adalah beriktikad jahat sedang menurut penggugat ia beriktikad baik.

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 315)

Kekuatan Bukti dari Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung tgl. 23 Juli 1973 No. 102 K/Sip/1972.

Prinsip yang terkandung dalam Pasal 1920 B.W. yakni bahwa putusan Pengadilan mengenai status seseorang berlaku penuh terhadap setiap orang dianggap juga berlaku dalam hukum adat, karena prinsip demikian itu pada hakikatnya melekat pada tiap putusan Pengadilan yang berisikan penentuan tentang status seseorang.

Oleh karena itu, putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap yang menetapkan bahwa tergugat dalam kasasi adalah anak angkat dari alm. B.H.H. Fatimah berlaku pula dalam perkara ini.

Karena mengenai status harta dalam perundang-undangan tidak terdapat suatu prinsip seperti tersebut dalam Pasal1920 B.w. maka dengan penafsiran ­a contrario itu berarti bahwa putusan pengadilan yang tidak mengenai status orang tidak berlaku bagi setiap orang, melainkan pada asasnya hanya berlaku/ mempunyai kekuatan pembuktian sempurna terhadap pihak-pihak yang beperkara saja. Bagi pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara itu, kekuatan pembuktian dari putusan Pengadilan tersebut tergantung pada penilaian Hakim, yang dapat menilainya sebagai pembuktian sempurna atau pembuktian permulaan.

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 315)

Akta Notaris

Putusan Mahkamah Agung tgl. 1-5-1979 No. 1420 K/Sip/1978.

Pengadilan tinggi tidak salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan:

Bahwa pengadilan tidak dapat membatalkan suatu akta notaris, tetapi hanya dapat menyatakan akta notaris yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 423)

Akta Notaris

Putusan Mahkamah Agung tgl. 12-2-1976 No. 868 K/Sip/1974.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

bahwa jumlah harga yang tercantum dalam akta notaris No. 36 tgl. 30 November 1971 lebih rendah daripada yang tercantum dalam surat jual beli tgl. 2 Januari 1970, belumlah membuktikan bahwa telah terjadi schijnkoop, karena biasa dalam akta jual beli dicantumkan jumlah yang lebih rendah untuk menghindari sumbangan pajak yang lebih besar meskipun tindakan ini tidak dibenarkan menurut hukum;

bahwa jika hanya dimaksudkan sebagai suatu schijnkoop tidaklah perlu rumah toko tersebut diserahkan secara nyata: kunci-kunci, S.I.P., surat-surat izin toko.

Pengadilan Tinggi menganggap penggugat tidak dapat membuktikan adanya shijnhandeling yang dimaksud.

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 316)

Akta Notaris

Putusan Mahkamah Agung tgl. 5-9-1973 No. 702 K/Sip/1973.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Pembatalan Akta Notaris oleh Pengadilan Negeri adalah tidak tepat, karena Notaris hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh penghadap dengan tidak diwajibkan untuk menyelidiki keberatan materiil apa yang dikemukakan kepadanya itu; dalam hal ini yang harus dibatalkan adalah perbuatan hukum tergugat 1 yang mengadakan perubahan pada Anggaran Dasar N. V. sedangkan ia tidak berwenang untuk itu.

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 315)

Surat Pendaftaran Tanah

Putusan Mahkamah Agung tgl. 12-6-1975 No. 1102 K/Sip/1973.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Adalah tidak benar pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa pembantahan belum berhasil membuktikan bahwa persil Eigendom Verponding No. 8966 berikut bangunan di atasnya di JIn. Hayam Wuruk No. 121 Jakarta adalah hak milik/dahulu hak eigendom pembantah; Karena dari surat keterangan Pendaftaran Tanah No. 1324 tanggal 30 Sep­tember 1960 yang tertulis atas nama Lim Tjeng Loi/pembantah-pembanding, yang telah diserahkan kepada sidang sebagai bukti, sudah jelas terbukti dengan kuat dan sah bahwa persil tersebut adalah hak eigendom (sebelum konversi) pembantah-pembantah.

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 315)

Surat Ketetapan Pajak Tanah

Putusan Mahkamah Agung tgl. 3-2-1960 No. K/Sip/1960.

Surat “petuk” pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut.

Surat “Letter C” Tanah

Putusan Mahkamah Agung tgl. 25-6-1973 No. 84 K/Sip/1973.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung: Catatan dari buku desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain.

Surat Keterangan Kepala Desa

Putusan Mahkamah Agung tgl. 20-8-1975 No. 907 K/Sip/1972.

Surat-surat bukti yang diajukan penggugat untuk kasasi berupa: keterangan keputusan Kepala Desa Andir tanggal 9 Oktober 1968 yang dikuatkan oleh Camal; I.P.D. tanggal 3 Desember 1966 No. 282/18; peta form 32 A/41O/69 tanggal 10 Oktober 1968 dan peta tanggal 24 April; bukan merupakan akta autentik seperti yang dimaksudkan oleh undang-undang.

Kekuatan Bukti Surat Kuitansi

Putusan Mahkamah Agung tgl. 22-10-1975 No. 1122 K/Sip/1973.

Surat bukti kuitansi itu (P.I. merah) tidaklah merupakan suatu ikatan sepihak di bawah tangan, oleh karena kuitansi itu tidak seluruhnya ditulis oleh tergugat/ pembanding sendiri ataupun paling sedikit selain tanda tangan harus ditulis dengan tangan tergugat/pembanding sendiri suatu persetujuannya yang memuat jumlah uang yang telah diterima.

Kekuatan Bukti Surat yang Tanda Tangannya Diakui

Putusan Mahkamah Agung tgl. 3-12-1974 No. 1043 K/Sip/1971.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang d,ibenarkan oleh Mahkamah Agung:

Dalam surat perjanjian sewa-menyewa tersebut (terbukti P. IV) penggugat mengakui telah menerima dari tergugat penyetoran sebanyak Rp 1.625.000,­(satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)sebagai pembayaran kontrak sewa dan tanda tangan dalam surat perjanjian ini diakui sebagai tanda tangannya sendiri. Dengan adanya pengakuan tersebut menurUf Pasal 1875 B.W, surat perjanjian itu mempunyai kekuatan bukti yang sempurna tentang isinya seperti akta autentik, sehingga kuitansi sebagai tanda penerimaan uang tersebut tidak diperlukan lagi.

Fotokopi

Putusan Mahkamah Agung tgl. 14-4-1976 No. 701 K/Sip/1974.

Karena judex facti mendasarkan keputusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dari fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat di antaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belan pihak, judex facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah.­

Surat Bukti yang Tidak Bermeterai

Putusan Mahkamah Agung tgl. 28-8-1975 No. 983 K/Sip/1972.

Kuitansi yang diajukan oleh tergugat sebagai bukti, karena tidak bermeterai oleh Hakim dikesampingkan.

Surat Bukti yang Disangkal

Putusan Mahkamah Agung tgl. 20-6-1959 No. 167 K/Sip/I959.

Surat bukti pinjaman uang yang diakui tanda tangannya tetapi disangkal jumlah uang pinjamannya, dapat dianggap sebagai permulaan pembuktian tertulis.

Affidavit

Putusan Mahkamah Agung tgl. 10-1-1957 No. 38 K/Sip/1954.

Walaupun dalam perkara cap dagang tidak perlu diperlakukan peraturan­peraturan pembuktian di muka Pengadilan biasa, tidak tepat suatu affidavit dianggap sama kuat dengan keterangan saksi di muka Hakim.

Berita Acara Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung tgl. 29-3-1977 No. 1530 K/Sip/1974.

Berita acara persidangan merupakan pemberitaan resmi yang tidak dapat disangkal kebenarannya, kecuali bila dapat dibuktikan sebaliknya.

(Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 423)

Berita Acara Persidangan

Putusan Mahkamah Agung tgl. 18-2-1976 No. 901 K/Sip/1974.

Apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera pengganti yang bersangkutan kecuali dapat dibuktikan sebaliknya secara hukum.

Surat Pengakuan di Bawah Tangan

Putusan Mahkamah Agung tgl. 17-2-1976 No. 68 K/Sip/1973.

Karena produk P. VII (surat pengakuan dari Minik bahwa tanah perkara kepunyaan kaum Reke Radjo Nan Kajo dan penggugat Mahjuddin kaum Reke yang berhak atas tanah sengketa) tidak dibuat dengan bantuan pemuka adat/ ninik mamak dalam masyarakat kaum yang bersangkutan dan tidak pula disaksikan oleh orang-orang sepadan/sejihat, produk tersebut belumlah membuktikan kebenaran dalil penggugat.

4 Komentar

Filed under Yurisprudensi MA RI

4 responses to “Yurisprudensi : Bukti Tulisan

  1. Putri

    apakah anda mempunyai informasi ttg yurisprudensi yang kaidah hukumnya ttg Roya?

    thank you.

  2. roni

    kenapa surat “petuk” (SPPT) menurut putusan MA tgl 3-2-1960 No.K/Sip/1960 tidak merupakan dasar kepemilikan suatu tanah klw tanah itu sengketa? trus dasar hukumnya ap?,..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s